Dividen Bisa Bebas Pajak, Tapi Bukan Gratis: Memahami Fasilitas Dividen yang Diinvestasikan

Pendahuluan

Banyak pemilik PT tahu bahwa dividen dikenai PPh 10%. Lebih sedikit yang tahu bahwa pajak itu bisa menjadi nol, dan lebih sedikit lagi yang memahami syarat lengkapnya.

Fasilitas ini sudah berlaku sejak UU Cipta Kerja dan diatur lebih rinci dalam PMK 18/2021. Intinya sederhana: dividen yang diterima orang pribadi dari dalam negeri dikecualikan dari objek PPh, sepanjang diinvestasikan kembali di Indonesia dalam bentuk dan jangka waktu tertentu.

Dalam praktik, fasilitas ini sering disalahpahami. Ada yang mengira dividen otomatis bebas pajak. Ada yang sudah berinvestasi tetapi tetap dikenai pajak karena satu syarat administratif terlewat. Ada pula yang tidak memanfaatkannya sama sekali, padahal sebagian dividennya memang tidak akan dipakai dalam waktu dekat.

Tulisan ini menjelaskan cara kerja fasilitas tersebut dengan satu contoh kasus berangka, syarat yang harus dipenuhi seluruhnya, jebakan yang paling sering terjadi, dan bagaimana fasilitas ini mengubah hitungan "gaji atau dividen" yang pernah kami bahas sebelumnya.

Catatan: tulisan ini bersifat edukatif dan merangkum ketentuan umum dari peraturan perpajakan serta penjelasan resmi DJP. Angka dalam contoh kasus adalah simulasi dengan asumsi yang disederhanakan. Tulisan ini bukan pengganti nasihat konsultan pajak. Untuk penerapan pada kondisi spesifik, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak atau penasihat keuangan.

Cara Kerja Fasilitas Ini

Pak Hendra adalah pemilik sekaligus direktur sebuah PT dengan laba Rp3 miliar setahun. Setelah dikurangi PPh badan 22% sebesar Rp660 juta, tersisa Rp2,34 miliar yang dibagikan sebagai dividen melalui RUPS.

Dalam kondisi normal, dividen ini dikenai PPh final 10%, yaitu Rp234 juta. Pajak ini tidak dipotong oleh PT. Pak Hendra harus menyetornya sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah dividen diterima.

Pengecualiannya muncul jika dividen itu diinvestasikan kembali di Indonesia sesuai ketentuan. Dividen tetap dibagikan dan diterima Pak Hendra di rekening pribadinya. Bedanya, uang tersebut tidak dipakai untuk konsumsi, melainkan ditempatkan pada bentuk investasi yang diatur pemerintah. Jika seluruh syarat terpenuhi, PPh dividen menjadi Rp0.

Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan sebagian. Jika dividen yang diinvestasikan lebih kecil dari dividen yang diterima, pengecualian hanya berlaku untuk bagian yang diinvestasikan. Misalnya Pak Hendra memakai Rp500 juta untuk renovasi rumah dan menginvestasikan sisanya Rp1,84 miliar. PPh dividen yang terutang cukup 10% dari Rp500 juta, yaitu Rp50 juta.

Bentuk Investasi yang Diperbolehkan

Bentuk investasi diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 PMK 18/2021. Daftarnya cukup luas, tetapi setiap bentuk punya batasan yang perlu diperhatikan.

Instrumen pasar keuangan. Termasuk di dalamnya surat berharga negara, obligasi atau sukuk BUMN dan perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi OJK, saham, unit reksa dana, serta deposito dan tabungan. Untuk penempatan di bank, investasi harus dilakukan pada bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk untuk menerima setoran pajak, termasuk bank syariah.

Properti. Investasi dapat berupa tanah dan/atau bangunan, kecuali properti yang mendapat subsidi pemerintah.

Emas batangan. Emas harus berkadar 99,99%, diproduksi di Indonesia, dan terakreditasi SNI dan/atau LBMA.

Penyertaan modal. Dividen dapat ditempatkan sebagai penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan maupun yang sudah berdiri di Indonesia, sebagai pemegang saham. Investasi langsung ke sektor riil harus berupa penyertaan modal pada perseroan terbatas. Meminjamkan dana ke perusahaan tidak termasuk dalam bentuk ini.

Bentuk lainnya. Aturan juga mencakup investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas pemerintah, kerja sama dengan lembaga pengelola investasi, dan penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil.

Bagaimana dengan perusahaan sendiri? DJP pernah menyampaikan bahwa dividen yang diinvestasikan kembali ke perusahaan sendiri tidak dilarang, karena PMK 18/2021 tidak mengatur larangan tersebut secara khusus. Artinya, pemilik dapat menerima dividen lalu menyetorkannya kembali sebagai tambahan modal untuk ekspansi PT. Karena penjelasan ini disampaikan melalui kanal layanan DJP dan tidak tertulis secara eksplisit dalam peraturan, pemanfaatannya sebaiknya dikonfirmasi lebih dulu dengan konsultan pajak.

Tiga Syarat yang Harus Dipenuhi Seluruhnya

Fasilitas ini bersifat kumulatif. Gagal memenuhi satu syarat saja membuat dividen kembali menjadi objek pajak.

Pertama, batas waktu penempatan. Bagi orang pribadi, investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima berakhir. Dividen yang diterima pada 2026 harus sudah diinvestasikan paling lambat 31 Maret 2027.

Kedua, jangka waktu investasi. Investasi wajib dipertahankan paling singkat tiga tahun pajak, dihitung sejak tahun pajak dividen diterima. Selama periode itu, investasi boleh dialihkan, misalnya dari deposito ke surat berharga negara, asalkan tetap ke bentuk investasi yang diatur. Yang tidak boleh adalah menarik dana tersebut untuk dipakai.

Ketiga, laporan realisasi investasi. Penerima dividen wajib menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui Coretax, paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Laporan ini disampaikan setiap tahun sampai tahun ketiga. Selain itu, dividen yang dikecualikan tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan yang bukan objek pajak.

Jebakan yang Paling Sering Terjadi

Dari ketiga syarat tersebut, syarat ketiga paling sering terlewat. Pemilik bisnis yang sudah disiplin menempatkan dananya merasa kewajibannya selesai, padahal laporan realisasi tetap harus disampaikan setiap tahun.

Konsekuensinya tidak kecil. Jika laporan tidak disampaikan, pengecualian dapat gugur dan PPh dividen 10% tetap terutang sejak saat dividen diterima, meskipun uangnya memang sudah diinvestasikan sesuai ketentuan. Pada kasus Pak Hendra, kelalaian administratif ini bernilai Rp234 juta.

Jebakan kedua adalah mencairkan investasi sebelum tiga tahun karena kebutuhan mendadak. Karena itu, dana yang dialokasikan untuk fasilitas ini sebaiknya memang dana yang tidak akan dibutuhkan dalam jangka waktu tersebut.

Pengaruhnya terhadap Keputusan Gaji atau Dividen

Dalam tulisan sebelumnya, kami membandingkan dua cara pemilik PT mengambil laba: lewat gaji sebagai direktur, atau lewat dividen. Pada laba Rp3 miliar dengan PPh badan 22%, jalur dividen menanggung beban 29,8%, yaitu 22% di tingkat PT ditambah 10% dari sisanya. Gaji pemilik hanya lebih hemat selama tarif lapisannya berada di bawah angka itu, dan titik optimalnya berada di sekitar Rp46,7 juta per bulan.

Jika dividen diinvestasikan, beban jalur dividen turun menjadi 22% saja. Akibatnya, gaji yang sudah masuk lapisan tarif 25% justru lebih mahal daripada dividen. Pada kasus yang sama, total pajak dengan gaji Rp25 juta per bulan menjadi Rp624 juta, lebih rendah dari gaji Rp50 juta per bulan yang mencapai Rp634 juta. Titik optimal gaji turun ke sekitar Rp310 juta setahun.

Untuk laba kecil, efeknya hampir tidak terasa. Pada laba Rp100 juta dengan fasilitas Pasal 31E, jalur dividen yang diinvestasikan tetap menanggung PPh badan 11% atau Rp11 juta. Angka ini masih jauh lebih besar dari jalur gaji yang hanya Rp2,05 juta, karena gaji pemilik tertolong oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak. Fasilitas dividen yang diinvestasikan paling relevan bagi bisnis yang labanya sudah besar.

Implikasinya, keputusan gaji dan rencana investasi pemilik perlu dibahas bersamaan. Uang untuk kebutuhan hidup lebih masuk akal diambil lewat gaji. Uang yang memang akan diinvestasikan kembali dapat lebih efisien diambil lewat dividen.

Penutup

Fasilitas dividen yang diinvestasikan bukan dividen gratis pajak. Pemilik menukar kebebasan memakai uang dengan pajak 0%, dan pertukaran itu hanya sah jika seluruh syaratnya dipenuhi, termasuk kewajiban administratif yang berulang selama tiga tahun.

Karena itu, langkah terpenting justru dilakukan sebelum dividen dibagikan: memisahkan uang yang akan dipakai dari uang yang bisa diam selama tiga tahun, lalu menyiapkan jadwal penempatan dan pelaporannya.

Bisnis yang sehat bukan hanya bisnis yang menghasilkan laba, tapi bisnis yang memahami angkanya, mengendalikan risikonya, dan bergerak dengan arah yang jelas.